SEJARAH KABUPATEN ACEH TENGAH
Ditulis oleh acte.bapeluh, pada Jumat, 28 Juli 2017

 

Profil

 

 

 

Nama Resmi

Ibukota

Provinsi

Batas Wilayah

  - Utara

  - Selatan

  - Barat

  - Timur

Luas Wilayah

Jumlah Penduduk

Wilayah Administrasi

Alamat Kantor


Website

:

:

:

:

:

:

:

:

 :

 :

:

:

:

Kabupaten Aceh Tengah

Takengon

Aceh

 

Kabupaten Bener Meriah dan Kabupaten Bireuen

 Kabupaten Gayo Lues

 Kabupaten Pidie dan Kabupaten Nagan Raya

 Kabupaten Aceh Timur

4.318,39 Km²

204.835 Jiwa

Kecamatan : 14, Kelurahan : -, Desa : 295

Jl. Yos Sudarso, Takengon Telp. (0642) 21014, Fax. 21170

http://www.acehtengahkab.go.id

 

 

 

(Permendagri No.39 th. 2015)

Sejarah

 

PADA masa pra kolonial, sebutan reje dan kejurun di Kabupaten Aceh Tengah digunakan untuk orang yang mengatur organisasi/persekutuan hukum yang relative besar seperti Kerajaan Linge, sedangkan sebutan pengulu digunakan untuk mengatur orang yang mengatur organisasi/persekutuan hukum yang relative kecil, seperti Kerajaan Bukit, Cik (Bebesen) dan lain-lain (BPS Aceh Tengah, 2011: xliii).

Reje dan Kejurun dalam menjalankan pemerintahan dibantu oleh suatu majelis penasehat yang terdiri dari unsur cerdik pandai, alim ulama dan orang-orang terkemuka dalam masyarakat. Pengulu (reje) dibantuolehpetue, imem dan rayat yang disebut dengan istilah Sarak Opat. Sarak opat tersebut dibantu pula oleh beberapa orang yang disebut dengan Hariye.
Reje musuket sipet, petue musidik sasat, imem muperlu sunet dan rayat genap mufakat. Pemerintahan dilaksanakan secara demokratis dengan semboyan sudere genap mufakat (musyawarah).
Secara hukum, Kabupaten Aceh Tengah dikukuhkan pada tahun 1956 melalui undang-undang No. 7 Tahun 1956. Meskipun demikian, Aceh Tengah telah eksis sejak zaman pendudukan Belanda (1904-1942). Pada masa itu wilayah Takengon masuk dalam wilayah Afdeeling Nordkus van Atjeh dengan Sigli sebagai ibukotanya.
Akhir tahun 1914 pemerintah kolonial meresmikan berdirinya onderafdeeling Gayo Lut dan Deret yang beribu Negeri Takengon terbagi atas empat Negeri (Landscap) yaitu :
Landscap Bukit dengan ibu kota Mampak
Landscap Linge dengan ibu kota Isaq
Landscap Syiah Utama dengan ibu kota Nosar
Landscap Bebesen dengan ibu kota Kemili


Pada zaman kekuasaan Jepang, tidak ditemukan perubahan yang mencolok dalam struktur pemerintahan dan otonomi daerah. Seperti halnya dengan daerah-daerah lain, kesan yang ditinggalkan oleh pemerintah Jepang hanyalah penderitaan terutama bagi orang-orang yang dikenakan wajib rodi dalam pembuatan jalan di Owaq, Lumut dan Ise-ise (PaEni, 1977: 4-5).
Struktur pemerintahan pada masa pendudukan Jepang tidak mengalami perubahan, Jepang hanya mengganti nama seperti onder afdeling diganti menjadi Gun dipimpin oleh seorang Gunseibu bangsa Jepang dan dibawah Gunseibu dipimpin oleh pribumi yang disebut dengan Gunco, kemudian Landschap diganti menjadi Sun yang dipimpin oleh pribumi dengan sebutan Sunco.
Aceh Tengah pada masa Jepang tersebut, gunseibu dijabat oleh Ohera Sang dan sebagai Gunco yaitu Raja Zainudin. Sedangkan di wilayah Bukit dipimpin oleh Sunco Raja Kasah, di wilayah Bebesen dipimpin oleh Sunco Raja Ranta, di wilayah Linge dipimpin oleh Sunco Raja Abdul Mutalib dan di wilayah Syiah Utama dipimpin oleh Sunco Raja Bantacut (Latif, 1995: 206-207).
Sebutan Gun kembali diubah pada masa kemerdekaan yaitu menjadi wilayah, selanjutnya berubah lagi menjadi kabupaten yang terdiri atas beberapa kawedanan dan sebutan Sun menjadi negeri, selanjutnya berubah lagi menjadi kecamatan. Pada saat itu Kabupaten Aceh Tengah terdiri atas tiga kawedanan, yaitu Kawedanan Takengon, Kawedanan Gayo Lues dan Kawedanan Tanah Alas.
Pada masa setelah kemerdekaan perkembangan pemerintahan di Aceh Tengah berjalan dengan dinamis. Dalam kancah revolusi diakui bahwa kestabilan roda pemerintah belum dapat berjalan sebagaimana mestinya, pada waktu itu Dewan Perjuangan Rakyat, sedang sibuk menyusun kekuatan untuk mengirim pasukan ke medan tempur, baik Front Panyu Aceh Utara maupun ke Lam Lheue Aceh Pidie menumpas pemberontakan T.M. Daud Cumbok. Ketika itu Gubernur Sumatera Mr. T.M. Hasan mengeluarkan suatu keputusan mengangkat Pamong Praja dalam lingkungan daerah Aceh No. 17 tanggal 28 Desember 1945 menetapkan asisten residen dan kepala-kepala wilayah untuk daerah Aceh Tengah tercantum nama mantan raja-raja yaitu Asisten residen diangkat T. Johan Alamsyah, T. Cik Peusangan Geulumpang Dua Aceh Utara yang berkedudukan di Takengon, sedangkan Kepala Wilayah Takengon ditunjuk Raja Zainuddin mantan sunco. Keputusan tersebut diperkuat kembali oleh Gubernur Sumatera dengan telegram No. 353/tg, tanggal 17 Januari 1946, tetapi tidak mungkin lagi yang bersangkutan menjalankan pemerintahan karena sebelumnya mantan-mantan raja/ulebalang telah ditangkap oleh kesatuan pejuang. Kemudian Gubernur Sumatera mengeluarkan surat Keputusan No. 204 tanggal 11 Agustus 1946 membatalkan kembali keputusan Gubernur Sumatera No. 71 tanggal 28 Desember 1945 mengangkat pejabat-pejabat dalam daerah Aceh sambil menunggu Keputusan Pemerintah Pusat dengan mengangkat para bupati. Sedangkan di Aceh Tengah diangkat sebagai bupati adalah Raja Wahab (Latif, 1995: 233).
Pada akhirnya bulan Agustus 1946 Residen Aceh T.M. Daudsyah dalam rangka kunjungannya datang ke Takengon untuk mengumumkan susunan pemerintahan di Daerah Aceh Tengah. Sekaligus membentuk komite Nasional Pusat untuk daerah Aceh Tengah. Kemudian pada tanggal 18 September 1946 terbentuk pula DPR Kabupaten Aceh Tengah. Pada setiap kabupaten terdapat wedana-wedana dan pada tiap-tiap kawedanan terdapat kepala-kepala negeri dan pada tiap-tiap kepala negeri dibentuk bestuur komisi yang anggotanya terdiri dari mukim, tengku kadi dan dua orang anggota untuk bermusyawarah.
Susunan komposisi personalia di Aceh Tengah antara lain sebagai bupati adalah Raja Abdul Wahab, asisten wedana Kota Takengon dijabat Anwar Badan, Kepala Negeri Bukit adalah Raja Kasah, Kepala Negeri Bebesen adalah Darul Aman, Kepala Negeri Linge adalah Joharsyah dan Kepala Negeri Syiah Utama adalah Rahmatsyah Tawar (Latif, 1995: 233-244)
Secara hukum, Kabupaten Aceh Tengah dikukuhkan menjadi Kabupaten pada tahun 1956 melalui undang-undang nomor 7 tahun 1956. Dalam perkembangan administrasi dan karena luas wilayah, sulitnya transportasi serta aspirasi masyarakat, akhirnya Kabupaten Aceh Tengah dipecah menjadi dua bagian pada tahun 1974, melalui Undang-undang No. 4 Tahun 1974. Kewedanan Gayo Lues dan Tanah Alas diubah menjadi Kabupaten Aceh Tenggara, dengan luas 995.099 ha yang terdiri dari 9 Kecamatan, 227 Desa, 2 Kelurahan serta 580 Dusun. Sedangkan Kabupaten Aceh Tengah setelah dikurangi dengan dua Kewedanan lainnya terdiri atas 7 Kecamatan dan 2 perwakilan Kecamatan, yaitu :
Kecamatan Kota dengan Ibukota Kota Takengon
Kecamatan Bukit dangan Ibukota Simpang Tiga Redelong
Kecamatan Bebesen dengan Ibukota Kemili
Kecamatan Timang Gajah dengan Ibukota Lampahan
Kecamatan Silih Nara dengan Ibukota Angkup
Kecamatan Linge dengan Ibukota Isaq
Kecamatan Janarata dengan Ibukota Kota Janarata
Perwakilan Kecamatan Bebesen adalah Pegasing dengan Ibukota Kelaping yang saat ini telah manjadi Kecamatan Pegasing
Perwakilan Kecamatan Kota adalah Bintang dengan Ibukota Bintang yang saat ini telah menjadi Kecamatan Bintang.
Salah satu upaya untuk mempercepat laju pembangunan ditinjau dari aspek pertumbuhan ekonomi daerah, pemerataan hasil-hasil pembangunan dan stabilitas keamanan yaitu dengan pemekaran wilayah, maka pada tahun 2000 Kecamatan Silih Nara dan Kecamatan Bandar dimekarkan, masing-masing menjadi dua Kecamatan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Tengah No. 6 Tahun 2000, yaitu:
Kecamatan Syiah Utama dengan Ibu Kota Rusip.
Kecamatan Ketol dengan Ibu Kota Rejew
Dalam rangka mewujudkan aspirasi masyarakat yang berkembang di Kabupaten Aceh Tengah, untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di bidang Pemerintah dan Pembangunan Kemasyarakatan, akhirnya Kabupaten Aceh Tengah dimekarkan kembali menjadi dua Kabupaten pada tahun 2003, melalui Undang-undang Republik Indonesia No. 41 Tahun 2003, yaitu Kabupaten Bener Meriah dengan luas 1.454,09 Km2 yang terdiri dari 7 (tujuh) Kecamatan dan 117 (seratus tujuh belas) Desa Definitif, serta Kabupaten Aceh Tengah yang terdiri dari 10 (sepuluh) Kecamatan yaitu :
Kecamatan Linge dengan dengan Ibu Kota Isaq
Kecamatan Bintang dengan Ibu Kota Bintang
Kecamatan Kebayakan dengan Ibu Kota Kebayakan
Kecamatan Lut Tawar dengan Ibu Kota Kota Takengon
Kecamatan Pegasing dengan Ibu Kota Simpang Kelaping
Kecamatan Bebesen dengan Ibu Kota Kemili
Kecamatan Kute Panang dengan Ibu Kota Ratawali
Kecamatan Silih Nara dengan Ibu Kota Angkup
Kecamatan Ketol dengan Ibu Kota Rejewali
Kecamatan Celala dengan Ibu Kota Celala
Selanjutnya dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggara pemerintahan dan pembangunan yang lebih merata maka dipandang perlu untuk melakukan pemekaran kembali beberapa Kecamatan dalam Kabupaten Aceh Tengah sesuai dengan Qanun Nomor I Tahun 2007 yang terdiri dari 14 kecamatan. Keempat belas kecamatan tersebut adalah:
Kecamatan Linge dengen dengan Ibu Kota Isaq
Kecamatan Bintang dengan Ibu Kota Bintang
Kecamatan Kebayakan dengan Ibu Kota Kebayakan
Kecamatan Lut Tawar dengan Ibu Kota Kota Takengon Timur
Kecamatan Pegasing dengan Ibu Kota Simpang Kelaping
Kecamatan Bebesen dengan Ibu Kota Kemili
Kecamatan Kute Panang dengan Ibu Kota Ratawali
Kecamatan Silih Nara dengan Ibu Kota Angkup
Kecamatan Ketol dengan Ibu Kota Rejewali
Kecamatan Celala dengan Ibu Kota Celala.
Kecamatan Jagong Jeget dengan Ibu Kota Jeget Ayu
Kecamatan Atu Lintang dengan Ibu Kota Merah Mege
Kecamatan Bies dengan Ibu Kota Atang Jungket
Kecamatan Rusip Antara dengan Ibu Kota Pantan Tengah.
Perkampungan penduduk pada umumnya berkelompok-kelompok di tempat-tempat yang agak tinggi. Jarak antara kampung satu dengan yang lain agak berjauhan dan dihubungkan oleh jalanan kecil yang dapat dilalui roda empat dan roda dua.
Sejak zaman kemerdekaan tahun 1945 sampai dengan sekarang Kabupaten Aceh Tengah telah dipimpin oleh 19 orang Bupati, antara lain:
Abdul Wahab, yang menjabat tahun 1946-1949.
Zaini Bakri, yang menjabat tahun 1949-1952.
Husin, yang menjabat tahun 1952-1953.
Mude Sedang, yang menjabat tahun 1953-1957.
Sahim Hasyimi, yang menjabat tahun 1957-1958.
Abdul Wahab, yang menjabat tahun 1958-1964.
Aman Sari, yang menjabat tahun 1964-1966.
Isa Amin, yang menjabat tahun 1966-1970.
Nyak Abas, yang menjabat tahun 1970-1971.
Nurdin Sufi, yang menjabat tahun 1971-1975.
Beni Bantacut, BA, yang menjabat tahun 1975-1985.
Jamil, yang menjabat tahun 1985-1990.
Zainuddin Maad, yang menjabat tahun 1990-1991.
T.M. Yoesoef Zainal, yang menjabat tahun 1991-1992.
Buchari Isaq, yang menjabat tahun 1992-1998.
Mustafa M. Tamy, MM., yang menjabat tahun 1998-2004.
Nasaruddin, MM., yang menjabat tahun 2004-2005 (Pj).
H. Syahbuddin Bp, MM., yang menjabat tahun 2006 (Pj).
Nasaruddin, MM., yang menjabat tahun 2007-2012.
Ir Mohd Tanwir MM.,yang menjabat tahun 2012 (Pj)
Nasaruddin, MM., yang menjabat tahun 2012-2017.

*Dikutip dari beberapa sumber

Sosial

Sholat

Kota: Takengen
Lat: 5.53
Lng: 95.32