Krisis Keamanan Pangan Aceh

Kategori : Serambi Aceh Sabtu, 18 Februari 2017

Krisis Keamanan Pangan Aceh

Oleh Ilham Zulfahmi
SATU program Nawacita pemerintahan Jokowi-JK adalah mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor strategis ekonomi domestik. Indikator terwujudnya kemandirian ekonomi tersebut di antaranya adalah terciptanya kedaulatan dan ketahanan pangan Nasional. Ketahanan pangan dicerminkan pada kekuatan untuk mengatur masalah pangan secara mandiri yang didukung pengaturan kebijakan pangan yang dirumuskan dan ditentukan oleh bangsa sendiri, serta mampu melindungi serta menyejahterakan pelaku utama pangan terutama petani dan nelayan.
UU No.18 Tahun 2012 tentang Pangan, mendefinisikan ketahanan pangan sebagai kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidupsehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. UU Pangan ini mengamanatkan kepada pemerintah agar pengelolaan pangan tidak hanya terfokus kepada ketersediaan pangan (food availability), tetapi juga tertuju pada keamanan produk pangan (food security).
Keamanan pangan menurut UU Pangan di atas, didefinisikan sebagai kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi.
Penggunaan pengawet
Tingkat keamananan pangan Indonesia pada 2016 ini mengacu pada perhitungan Global Food Security Index hanya menempatkan Indonesia pada urutan ke-77 dari 113 negara. Jauh tertinggal dibandingkan negara tetangga Malaysia yang menempati urutan 35 dan Singapura di urutan 3. Rendahnya tingkat keamanan pangan juga dibuktikan dengan banyaknya temuan produk makanan yang menggunakan bahan pengawet berbahaya berupa formalin (Serambi, 4/7/2016), bahkan pemutih kain (Serambi, 22/6/2016).
Meningkatnya jumlah penduduk yang menderita penyakit kanker dapat dijadikan sebagai satu indikator rendahnya tingkat keamanan pangan, mengingat penggunaan bahan pengawet makanan berbahaya memiliki dampak negatif bagi tubuh manusia karena bersifat akumulatif dan karsiogenik (menyebabkan kanker).
Data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2013 mengungkapkan bahwa tingkat prevelensi kanker pada penduduk semua umur di Aceh mencapai 1,4% (rata-rata Nasional 1,4%) serta menempati urutan ke-14 dari seluruh provinsi di Indonesia. Tingginya angka penderita kanker di Aceh juga terlihat dari meningkatknya pasien kemoterapi, yang berjumlah 635 orang pada 2015 dan cenderung meningkat lagi pada 2016 ini, (Serambi, 20/6/2016).
Ancaman terhadap keamanan pangan, sebenarnya tidak hanya bersumber pada penggunaan pengawet berbahaya pada produk makanan saja, akan tetapi banyak pula sumber lain yang juga berpotensi menyebabkan suatu produk makanan berbahaya untuk dikonsumsi. Beberapa di antaranya adalah masih tingginya penggunaan pestisida kimia dalam budidaya pertanian.
Secara umum diketahui bahwa pestisida kimia memiliki kandungan zat aktif berupa organoklorin (bersifat karsogenik), yang apabila digunakan secara berlebih dapat meningkatkan residu pestisida pada produk pertanian, seperti sayur, beras maupun produk pertanian lainnya. Produk pertanian dengan residu pestisida di atas batas maksimum residu (BMR) sangat berbahaya untuk dikonsumsi.
Dalam bidang perikanan, penggunaan berbagai jenis antibiotik dalam jumlah berlebih dengan tujuan melakukan pencegahan dan perlakuan terhadap berbagai penyakit pada ikanjuga perlu diwaspadai. Residu antibiotik yang terkandung dalam tubuh ikan apabila dikonsumsi oleh manusia dalam jumlah banyak maka akan bersifat karsiogenik.

Sumber : Serambi Indonesia

 

Sosial

Sholat

Kota: Takengen
Lat: 5.53
Lng: 95.32